Banyak pihak mengemukakan sinyalemen bahwa sebagian besar tamatan pendidikan dasar dan menengah umum (bahkan juga tamatan pendidikan tinggi), bahkan pendidikan tinggi tidak dapat terserap ke dalam dunia kerja atau lapangan kerja yang ada. Kesempatan kerja dan lapangan kerja yang ada [sebagaimana tampak pada iklan-iklan lowongan kerja di mesia massa] tidak dapat mereka masuki. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah angkatan kerja yang hanya tamatan pendidikan dasar dan menengah umum serta pendidikan tinggi jauh lebih besar daripada kesempatan dan lapangan kerja yang ada. Rasio kesempatan kerja yang terbuka tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Kedua, angkatan kerja tamatan pendidikan dasar dan menengah umum serta pendidikan tinggi kalah bersaing dengan angkatan kerja tamatan pendidikan menengah khusus dan pendidikan profesional dalam memasuki lapangan kerja. Kecakapan yang mereka punyai sangat minim atau terbatas. Wajar mereka tak mampu bersaing di pangsa pasar kerja, apalagi membuka dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya dunia kerja yang ada di masyarakat tidak sesuai dan cocok dengan kecakapan yang dimiliki tamatan pendidikan dasar dan menengah umum. Di sini terjadi ketakrelevanan dan ketaksesuaian antara apa yang dimiliki oleh angkatan kerja dan kecakapan yang diperlukan oleh masyarakat luas khususnya kesempatan kerja yang ada di masyarakat luas. Wajarlah kalau keunggulan komparatif, apalagi keunggulan kompetitif, tidak dipunyai oleh para lulusan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Selain itu, berbagai kenyataan juga menunjukkan bahwa sekarang pendidikan yang baik dan bermutu tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan duniawi yang tinggi, penghidupan yang layak, dan pekerjaan yang sepadan. Keyakinan umum bahwa pendidikan berkorelasi positif dan signifikan bagi kehidupan seseorang sekarang tampak tidak lebih dari ilusi atau mimpi. Di Indonesia, ada fenomena bahwa penghidupan yang layak dan jenis pekerjaan yang sepadan dapat dicapai tanpa melalui pendidikan tertentu atau tidak banyak ditentukan oleh jenjang dan mutu pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Orang bisa mendapat penghidupan yang layak dan pekerjaan yang baik justru tanpa bekal pendidikan yang memadai dan cocok. Tak heran, Winarno Surakhmad berkomentar keras bahwa “manusia Indonesia, di luar kemampuan akal sehat, dapat memperoleh tingkat kesejahteraan duniawi yang luar biasa baiknya bukan saja tanpa melalui pendidikan yang tersedia, tetapi juga melalui proses yang anti-pendidikan” (2002). Hal ini dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu, pertama, faktor pendidikan tidak menjadi variabel utama dalam pengangkatan tenaga kerja di Indonesia karena pendidikan dianggap bukan penentu utama kualitas tenaga kerja; dan kedua, adanya distorsi-distorsi atau penyimpangan-penyimpangan sistemis dan sistematis dalam pengangkatan (rekrutmen) tenaga kerja. Akibatnya, kemungkinan bekerja atau hidup dengan kesejahteraan dan penghidupan yang layak antara orang yang berpendidikan dan orang yang kurang (tak) berpendidikan relatif sama. Ini semua mengimplikasikan betapa rendah urgensi dan kemanfaatan pendidikan bagi kehidupan seseorang. Dari sinilah bisa timbul pameo yang bunyinya kurang lebih begini: Buat apa sekolah, nanti ujung-ujungnya juga menganggur, padahal sudah banyak biaya dikeluarkan. Lebih baik langsung berkerja, langsung dapat uang.

Keadaan kontradiktif tersebut timbul akibat adanya empat kecenderungan utama penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah umum [juga pendidikan tinggi] di Indonesia selama ini. Pertama, pendidikan dasar dan menengah (umum) serta pendidikan tinggi memang dirancang (didesain) berdasarkan paradigma kebutuhan tingkat tinggi (high based-education) dan sekolah berorientasi akademis-intelektual. Karena itu, siswa pendidikan dasar dan menengah umum serta pendidikan tinggi memang tidak pernah disiapkan untuk memasuki lapangan kerja – apalagi membuka dan menciptakan lapangan kerja – pada waktu belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah (umum); mereka disiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya yang berwatak akademis atau dunia-kehidupan intelektual. Struktur dan isi kurikulum serta program pembelajaran yang dikembangkan di pendidikan dasar dan menengah umum serta pendidikan tinggi terlalu padat pengetahuan teoretis-akademis; orientasinya teoretis-akademis semata. Kedua, sistem pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi mengabaikan – malah cenderung menyepelekan – kecakapan (techne atau praxis) yang perlu dimiliki dan dibutuhkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pembelajaran diorientasikan pada kegiatan olah otak semata sehingga sangat memberat pada tuntutan akademis atau intelektual, seolah-olah semua tamatan pendidikan dasar dan menengah (umum) serta pendidikan tinggi mempunyai kemampuan intelektual yang homogen dan pasti akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah umum dan kehidupan intelektual Ketiga, akibat kecenderungan pertama dan kedua, sekolah pada umumnya tidak memiliki – apalagi mengembangkan – suatu program penapis atau bimbingan karier alternatif yang dapat membekali siswa dengan kecakapan tertentu di samping kemampuan akademis. Sekolah baik SD/MI maupun SLTP/MTs dan SMU/MA, bahkan perguruan tinggi yang ada hanya memiliki satu orientasi tunggal, yaitu orientasi teoretis-akademis sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan dan program sekolah. Ini kemudian menimbulkan persepsi babwa sekolah yang beorientasi teoretis-akademis kuat adalah sekolah yang unggul dan baik. Adapun keempat, sekolah pada umumnya tidak dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari secara antisipatoris sehingga seolah-olah sekolah terlepas dan terpisah dari dunia sekelilingnya. Masyarakat, dunia kerja, dan dunia kehidupan sehari-hari (lebenswelt) jarang sekali dikaji dan hasilnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan sekolah. Tak heran, sinkronisasi, sinergi, dan komplementasi program dan hasil pendidikan persekolahan dengan dunia sekeliling khususnya dunia kerja dan masyarakat praktis tidak berlangsung. Lebih lanjut, hal ini terkesan merupakan suatu diskontinuitas, disorientasi, dan dislokasi dengan dunia di luar sekolah atau masyarakat. Oleh karena itu, wajarlah kalau dunia di luar sekolah tidak melihat dan memperhitungkan hasil pendidikan persekolahan sebagai variabel utama yang ikut menetukan secara signifikan keberhasilan hidup dan kehidupan. (Oleh Djoko Saryono)